Sejarah, Redaksional, dan Perkembangan Harian Kedaulatan Rakyat

Harian Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar lokal tertua di Indonesia. Surat kabar Kedaulatan Rakyat yang kita tahu pasti tak lepas dari perjuangan Bangsa Indonesia, karena menggelorakan perjuangan masa penjajahan dalam mendapatkan kemerdekaan. Awal mula Kedaulatan Rakyat adalah sebuah surat kabar yang bernama Sedya Tama. Sedya Tama merupakan satu- satunya koran yang terbit sore hari pada sekitar tahun 1930-an di Yogyakarta. Koran tersebut diterbitkan oleh penerbit Mardi Moelja yang terletak di Jalan Malioboro. Kedaulatan Rakyat resmi terbit pada 27 September 1945, 40 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdiri, Kedaulatan Rakyat menggunakan kantor bekas Sinar Matahari di Jalan Malioboro. Pada hari pertama terbit KR menerbitkan 2.000 eksemplar dan pada hari kedua sebanyak 3.000 eksemplar yang semuanya habis terjual. Susunan pengelolaan Kedaulatan Rakyat waktu itu yaitu Brahmono sebagai pemimpin umum. Kemudian Soemantoro sebagai pemimpin redaksi dan Samawi sebagai wakil pemimpin redaksi. Djoyosoeparmo dan Mardisisworo sebagai staf redaksi (Company Profile Kedaulatan Rakyat, 2014).

Pada tahun 1947 Sri Paku Alam menginstruksikan KR untuk dibawa ke pasar-pasar dengan tujuan agar masyarakat dapat membaca dan mengetahui situasi yang sedang terjadi di republik. Sebagai media perjuangan KR, tidak terlalu memperhatikan penampilan koran. Nama wartawan dan pengasuh KR pun disamarkan untuk menyelamatkan penulis dari inteligen penjajah saat itu. Pada Desember 1948 saat Belanda menyerang Yogyakarta yang kala itu menjadi ibukota Negara, Kedaulatan Rakyat terpaksa tidak terbit. Wartawan dan karyawannya membantu gerilyawan. Letkol Soeharto yang saat itu memimpin pasukan wilayah DIY dan Jateng meminta Samawi untuk menyediakan mesin cetak kecil untuk mencetak selebaran dan pamflet sebagai penggugah semangat rakyat. Samawi menyanggupi permintaan tersebut (Tim Ensiklopedi Pers Indonesia, 2012).

Visi: sebagai sumber informasi bagi masyarakat, KR ingin menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu jurnalis KR siap untuk mencari informasi dan mengolahnya secara obyektif dan berimbang menjadi lembaran-lembaran berita dari ‘Surat Kabar Kebanggaan Rakyat’ keseluruh penjuru daerah.

Misi: menjadi media yang menyajikan informasi yang actual dan terbaik bagi pembacanya. Untuk memenuhi selera para pembaca, KR menggunakan bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh pembacanya, karena KR menyadari bahwa pembacanya berasal dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula.

Dengan mendukung visi misi KR, pada tanggal 1 Juni 2009 meresmikan portal berita online dengan tujuan berusaha mengakomodasi para pembaca yang sudah memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi dengan nama www.krjogja.com, untuk mengikuti perkembangan jaman bahwa anak muda sekarang banyak yang mengakses media online maka KR membuat koran online agar tetap menjaga eksistensi surat kabar khususnya Kedaulatan Rakyat (Purwandono, 2016).

Perbedaan surat kabar cetak dengan surat kabar online adalah surat kabar online  menyajikan berita yang singkat dan padat agar pembaca langsung melihat inti berita, sedangkan surat kabar cetak dijabarkan secara detail dan otomatis tulisannya lebih panjang. Surat kabar online diaplikasikan agar pembaca bisa update informasi secara cepat, sedangkan versi cetaknya diharapkan pembaca dapat mengetahui berita secara lengkap.

Koran Kedaulatan Rakyat yang terbit pertama kali pada tanggal 27 September 1945.

Kantor Kedaulatan Rakyat sebelum direnovasi
Jalan Mangkubumi no 40.

Mr. Soedarisman Poerwokoesomo 

Idham Samawi 

       

SEPUTAR KACA

 

          Pembaca koran Kedaulatan Rakyat berasal dari berbagai generasi. Rubrik Kaca yang terbit setiap hari kamis, diperuntukkan  untuk remaja. Tulisan-tulisan yang ada di dalamnya mengangkat isu-isu mengenai kehidupan sekolah. Rubrik Kaca SKH Kedaulatan Rakyat membuka kesempatan bagi pelajar SMA di Yogyakarta untuk menjadi reporter remaja. Keuntungan menjadi reporter adalah yang pasti mendapat ilmu penulisan jurnalistik dan kreatif, honor tulisan/foto, id card jurnalis remaja, dan sertifikat. Selain itu Kaca juga menerima kiriman karya kreatif berupa cerpen dan puisi. Bagi karya yang dimuat akan mendapat honor tulisan. Sebelum tulisan naik cetak, akan ada siaran Reporter Rubrik Kaca di 107,2 FM KR Radio setiap Selasa pukul 16.00 – 17.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA 

Company Profile Kedaulatan Rakyat, 2014

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2015/01/27/kedaulatan-rakyat-dalam-lintasan-sejarah/

Tim Ensiklopedi Pers Indonesia, 2012

Wawancara dengan Agung Purwandono, 2016

http://padakacarma.tumblr.com/

 

Efek Pencabutan Surat Ijin Terbit Koran terhadap Kondisi Sosial Politik Sebuah Negara

Kebebasan pers adalah salah satu pilar terpenting dalam proses demokrasi. Tanpa kebebasan pers, demokratisasi kehidupan sosial-politik di sebuah negara sulit terlaksana. Penguasa dapat sewenang-wenang menghukum masyarakat yang tidak sependapat. Kehidupan masyarakat akan berlangsung menakutkan, karena kebebasan untuk bersuara dan berekspresi dibungkam (Dhakidae, 2004).

Pers pada masa Orde Baru mengalami masa kelam, kebebasan untuk berpendapat dilarang keras oleh pemerintah. Indonesianis Ben Anderson, pernah menyebutkan, kondisi tersebut persis seperti ketika Sukarno memegang kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan Sukarno nyaris mutlak, dan pers pun tunduk di bawah kekuasaannya. Sikap pemerintahan terhadap pemberitaan media massa ditandai dengan keluarnya peraturan-peraturan yang mengekang kebebasan pers. Setelah Surat Ijin Terbit dan Suart Izin Cetak masih diberlakukan, pemerintah juga mengeluarkan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Semua peraturan tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk membatasi kebebasan pers. Tanggal 15 Januari 1974 pemerintah membredel 12 media massa di Ibu Kota Jakarta. Salah satunya adalah koran Indonesia Raya. Setelah peristiwa tersebut, pers dalam masa yang mengkhawatirkan. Pers yang tidak mendukung penuh kebijakan pemerintah diancam akan ditutup oleh pemerintah. Pasca tahun 1974 tidak ada satu koranpun yang berani menentang kebijakan pemerintah Orde Baru secara terang-terangan. Pemerintah Orde Baru justru menguatkan stabilitas negaranya dengan menggunakan pers, terlebih dengan menggunakan pers yang berasal dari kalangan kelompok militer dan partai pendukung.

            Cuplikan film Ada Apa Dengan Cinta? mengingatkan kembali bagaimana kebebasan berpendapat adalah perbuatan yang salah. Yusrizal yang diperankan oleh Pramana Padmodarmaya  diceritakan sebagai pensiunan yang tidak pernah menerima uang pensiun. Hal itu dikarenakan pada tahun 1996, ia pernah menulis thesis tentang kebusukan orang-orang di pemerintahan. Tidak berhenti sampai disitu, penderitaan keluarga Yusrizal juga ditambah dengan teror terus menerus oleh orang yang tidak dikenal. Pada film itu diceritakan sekelompok preman yang datang ke rumah Yusrizal melempar bola api. Ternyata masa reformasi belum menjadi titik balik kebebasan pers di Indonesia.

            Harian Indonesia Raya adalah surat kabar nasional yang mengalami dua kali masa penerbitan, yakni pada masa pemerintahan Orde Lama dan masa Orde Baru. Pada kedua masa pemerintahan tersebut harian Indonesia Raya mengalami larangan terbit. Selama masa penerbitan pertama 1949-1968, lima wartawannya pernah ditahan selama beberapa hari, bahkan ada yang sampai satu bulan. Pemimpin redaksinya, Mochtar Lubis, menjadi tahanan rumah dan dipenjarakan selama sembilan tahun tanpa proses peradilan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, atau pada tanggal 30 Oktober 1968, harian Indonesia Raya kembali terbit. Pada periode ini harian Indonesia Raya banyak mengkritisi isu nasional, yaitu Proyek Miniatur Indonesia, korupsi dan manipulasi, pemuda dan mahasiswa, keadaan politik nasional, kesenjangan sosial dan strategi pembangunan ekonomi, peristiwa 5 Agustus 1973 di Bandung, modal Jepang di Indonesia, serta peristiwa 15 Januari 1974 yang berbuntut kepada penahanan Mochtar Lubis. Harian Indonesia Raya secara resmi ditutup sejak dikeluarkan pencabutan Surat Izin Terbit (SIT) pada 22 Januari 1974 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan. Pencabutan Surat Izin Cetak (SIC) oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan dan Keamanandan Ketertiban Daerah Jakarta Raya dan Sekitarnya. Selain itu, harian Indonesia Raya merupakan salah satu media di Indonesia yang banyak dinilai fenomenal dalam pelaporan investigasi. Harian ini juga melakukan penyidikan mengenai kasus korupsi atau tuduhan korupsi oleh pejabat pemerintah atau pengusaha dan menyiarkannya dengan kritis.

            Pers mempunyai peranan penting sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Pers atau surat kabar dapat berperan dalam penyampaian kebijaksanaan dan program pembangunan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik atau kontrol sosial. Pers dapat berperan sebagai media penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat (Soekarno, 1986).

Peranan dan fungsi pers selain melakukan pemberitaan yang objektif kepada masyarakat, juga berperan dalam pembentukan pendapat umum. Pers juga dapat berperan aktif dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Peranan pers dan media massa lainnya yang paling pokok dalam pembangunan adalah sebagai agen perubahan, agent of change. Letak peranannya adalah membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Pers dan media massa sebagai agen perubahan sosial memiliki beberapa tugas yang dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan sebagai salah satu tempat terjadinya pembaharuan dan perubahan sosial (Rachmadi, 1990). Fungsi dan peranan pers juga diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Televisi pada masa orde baru masih berusia balita (bawah lima tahun), dan kepercayaan publik kepada televisi masih harus dibangun. Koran bisa dikatakan sebagai satu-satunya media massa yang digunakan masyarakat sebagai pegangan. Harian Indonesia Raya berusaha melakukan peran dan fungsinya namun dihalangi. Tulisan yang banyak mengkritisi isu nasional, seperti yang dikatakan di atas, berupaya untuk menjadi alat yang digunakan sebagai agen perubahan. Karena dari situlah, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Namun pada akhirnya pers tidak bisa dijadikan sebagai alat kontrol sosial (ditandai dengan penahanan Mochtar Lubis dan pencabutan Surat Ijin Terbit). Dampaknya, banyak terjadi pemberontakan sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Maka dari itu keadaan negara menjadi tidak stabil.

Oleh: Teresia Belawati Sugiarto / 150905635

       

Daftar pustaka

Rahmanto, Qodri.2015.”Pers pada Masa Orde Baru (Pembredelan Koran Indonesia Raya tahun 1974)”. Skripsi Memperolah Gelar Sarjana Pendidikan FKIP UNS. Surakarta: tidak diterbitkan.

Haryanto, Ignatius.2013.”19 Tahun Pembredelan Majalah Tempo”.Tempo.co (Minggu, 13 Maret 2016)